Jessica Stern Ditolak Pejabat Malaysia, Beranikah Pejabat RI Mengambil Langkah Serupa?
Utusan Amerika Serikat bidang LGBTQI+ Jessica Stern pernah ditolak bertatap muka oleh pejabat Malaysia saat menyambangi negeri jiran tersebut pada Mei lalu. Stern menyambangi Malaysia dalam rangkaian kunjungannya ke Thailand dan Vietnam pada 21-27 Mei. Ketika itu, Stern diutus dalam misi memajukan isu hak asasi LGBTQI+. Dia pun diagendakan untuk bertemu dengan pejabat setempat, masyarakat LGBTQI+ lokal hingga masyarakat sipil.
Meski demikian, Stern mengaku gagal bertemu dengan pejabat terkait saat menyambangi Malaysia. Dalam wawancaranya dengan Amna Nawaz yang dilansir dari cfr.org, Stern mengungkapkan, dia bertemu dengan pemerintah negara lain yang peduli dengan isu LGBTQI di Malaysia. “Dalam kunjungan ke Malaysia, saya tidak bertemu dengan pejabat pemerintah manapun, tetapi saya bertemu dengan banyak aktivis LGBTQI dan organisasi mereka. Saya bertemu dengan pemerintah lain yang peduli dengan isu LGBTQI di Malaysia,”ujar dia dalam wawancara yang dirilis pada 21 Juli 2022 tersebut.
Dia menjelaskan, Malaysia mengkriminalisasi homoseksualitas, mengkriminalisasi apa yang disebut cross-dressing. Pemerintah Malaysia, dalam beberapa tahun terakhir tidak takut menerapkan undang-undang tersebut. Bukan tempat yang mudah untuk menjadi lesbian, gay, biseksual, transgender, atau interseks. Stern pun menyoroti jika Malaysia melakukan praktik terapi konversi dimana para penderita LGBTQI berupaya disembuhkan kembali sebagai fitrahnya.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Jadi ketika saya pergi ke negara seperti Malaysia, bagian dari apa yang saya coba lakukan adalah memahami pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan apa yang dapat dilakukan AS untuk membantu menghentikannya,”ujar dia.
Utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi LGBTQI+ Jessica Stern, diagendakan terbang ke Asia Tenggara pada 28 November hingga 9 Desember. Dilansir dari laman state.gov, aktvis LGBT itu akan menemui pejabat pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk mendiskusikan masalah hak asasi manusia, termasuk perihal hak LGBTQI+Persons.
Stern akan menyambangi tiga negara Asia Tenggara yakni Vietnam (28 Nov-2 Desember), Filipina (3-6 Desember) dan Indonesia (7-9 Desember). Di Indonesia, Stern juga diagendakan untuk bertemu dengan pejabat pemerintah. Lantas, beranikah pejabat RI mengambil langkah serupa untuk menolak propaganda LGBTQI di bumi nusantara?
